BANDA ACEH-Kalangan DPR Aceh meminta Gubernur Irwandi Yusuf mengaudit secara menyeluruh Perusahaan Daerah (PD) Genap Mufakat, mengingat tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. Hasil penjualan ekspor dan lokal dari perusahaan yang dikucuri dana senilai Rp 3,9 miliar ini dilaporkan nihil.
“Dalam laporan keuangan perhitungan laba rugi per 31 Desember 2006 penjualan ekspor dan penjualan lokal dilaporkan nihil kecuali komisi/fee Rp 93,9 juta,” kata anggota DPRA Drs Zulkarnen dalam pemandangan umum anggota DPR terhadap nota perhitungan APBD 2006, kemarin.
Menurut anggota FPBB ini, pada tahun 2006 PD Genap Mufakat mendapat kucuran dana dari APBD Aceh sebesar Rp.3,9 miliar. Namun realisasi dana ditemukan kejanggalan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.
Hal serupa juga dikemukakan Bustanul Arifin dan H Iskandar. Menurut mereka, perusahaan daerah yang sahamnya juga dimiliki oleh Holland Coffee dengan komposisi 70 – 30 persen itu, manajemennya perlu direformasi.
Anggota DPR A dari F Demokrat Jamaluddin T Muku menyebutkan selayaknya perusahaan daerah tersebut diserahkan saja pengelolaannya kepada pemerintah kabupaten Bener Meriah karena pemerintah setempat sudah siap mengelolanya.
“Selama ini PD Genap Meupakat hanya menjadi parasit yang menggerogoti APBA. Sudah beberapa kali ganti manajemen tidak ada yang becus,” tegasnya.
Ke depan, perusahaan ini diharapkan dapat bertindak sebagi lokomotif ekspor kopi arabika yang dihasilkan oleh para petani di dataran tinggi Gayo. Bukan oleh perusahaan lain dalam rangka menambah PAD. (fau)
Wednesday, November 14, 2007
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment